Bidang Tugas Pemeriksaan

BPK RI Perwakilan Provinsi Bali awalnya memiliki wilayah pemeriksaan meliputi Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Kemudian dengan diterbitkannya Keputusan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor. 39/K/I-VIII.3/7/2007  tanggal 13 Juli 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, BPK RI Perwakilan Provinsi Bali mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Bali, Kota/Kabupaten di Provinsi Bali serta BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut diatas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang dilimpahkan oleh AKN, maka wilayah pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Bali berubah menjadi wilayah Provinsi Bali saja. Wilayah pemeriksaan tersebut dibagi menjadi dua wilayah pemeriksaan, yaitu Sub Auditorat Bali I dan Sub Auditorat Bali II.

Sub Auditorat Bali I memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

  1.  Melakukan tugas pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Bali, Kabupaten Jembrana, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Badung, dan Kabupaten Buleleng, serta BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut diatas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang dilimpahkan oleh AKN;
  2. Menyelenggarakan fungsi penyusunan program, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan daerah pada lingkup tugas Sub Auditorat Bali I;
  3. Pemeriksaan atas objek-objek pemeriksaan yang dilimpahkan oleh AKN;
  4.  Pemantauan penyelesaian kerugian daerah pada lingkup tugas Sub Auditorat Bali I;
  5. Penyiapan bahan penyusunan penjelasan kepada Pemerintah, DPRD tentang hasil pemeriksaan pada lingkup tugas Sub Auditorat Bali I;
  6. Penyiapan bahan evaluasi dalam rangka penyusunan Sumbangan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester pada lingkup tugas Sub Auditorat Bali I, baik yang dilaksanakan oleh pemeriksa BPK maupun pemeriksa di luar BPK;
  7. Penyiapan bahan kajian hasil pemeriksaan pada lingkup tugas Sub Auditorat Bali I yang mengandung unsur tindak pidana korupsi dan/atau kerugian daerah untuk disampaikan kepada Ditama Bingbankum;
  8. Penyiapan laporan hasil pemeriksaan pada lingkup tugas Sub Auditorat Bali I yang mengandung unsur tindak pidana korupsi untuk disampaikan kepada instansi penegak hukum;
  9. Pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas Sub Auditorat Bali I;
  10. Penyiapan bahan perumusan pendapatan BPK pada lingkup tugas Sub Auditorat Bali I yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaan pemangku kepentingan dimaksud;
  11. Pelaksanaan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Kepala  BPK RI Perwakilan Provinsi Bali;
  12. Pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada Kepala  BPK RI Perwakilan Provinsi Bali.

 

Sub Auditorat Bali II memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

  1. Melakukan tugas pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten Bangli, Kabupaten Gianyar, Kota Denpasar, Kabupaten Karangasem dan Kabupaten Klungkung, serta BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut diatas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang dilimpahkan oleh AKN;
  2. Menyelenggarakan fungsi penyusunan program, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan daerah pada lingkup tugas Sub Auditorat Bali II;
  3. Pemeriksaan atas objek-objek pemeriksaan yang dilimpahkan oleh AKN;
  4. Pemantauan penyelesaian kerugian daerah pada lingkup tugas Sub Auditorat Bali II;
  5. Penyiapan bahan penyusunan penjelasan kepada Pemerintah, DPRD tentang hasil pemeriksaan pada lingkup tugas Sub Auditorat Bali II;
  6. Penyiapan bahan evaluasi dalam rangka penyusunan Sumbangan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester pada lingkup tugas Sub Auditorat Bali II, baik yang dilaksanakan oleh pemeriksa BPK maupun pemeriksa di luar BPK;
  7. Penyiapan bahan kajian hasil pemeriksaan pada lingkup tugas Sub Auditorat Bali II yang mengandung unsur tindak pidana korupsi dan/atau kerugian daerah untuk disampaikan kepada Ditama Bingbankum;
  8. Penyiapan laporan hasil pemeriksaan pada lingkup tugas Sub Auditorat Bali II yang mengandung unsur tindak pidana korupsi untuk disampaikan kepada instansi penegak hukum;
  9. Pemanatauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas Sub Auditorat Bali II;
  10. Penyiapan bahan perumusan pendapatan BPK pada lingkup tugas Sub Auditorat Bali II yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaan pemangku kepentingan dimaksud;
  11. Pelaksanaan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Kepala  BPK RI Perwakilan Provinsi Bali;
  12. Pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada Kepala  BPK RI Perwakilan Provinsi Bali.