BPK PERWAKILAN BALI KEMBALI ADAKAN KTF, KALI INI BAHAS TENTANG PEMERIKSAAN KINERJA

16/06/2017 – 13:58

KTFDenpasar, Jumat, 16 Juni 2017 – BPK Perwakilan Provinsi Bali hari ini (Jumat, 16/6) kembali menyelenggarakan kegiatan Knowledge Transfer Forum (KTF) di ruang rapat lantai tiga gedung BPK Perwakilan Provinsi Bali. Tema yang diangkat dalam KTF kali ini adalah, “Isu dan Tantangan Audit Kinerja Sektor Publik”.

Seperti juga dengan kegiatan sebelumnya, KTF dibuka secara langsung oleh Kepala Perwakilan, Yulindra Tri Kusumo Nugroho.

Hadir sebagai narasumber adalah pemeriksa senior BPK, Agus Bambang Irawan. Dalam paparannya kepada sekira 40 orang pemeriksa BPK Perwakilan Provinsi Bali, Agus Bambang Irawan atau yang biasa disapa Abi ini, memaparkan mengenai pemeriksaan kinerja, mulai dari sejarah awal terbentuknya pemeriksaan kinerja di Inggris, sampai dengan tantangan yang dihadapi pemeriksaan kinerja dewasa ini.

Khusus untuk BPK, menurut pria yang meraih gelar Phd dari Flinders University di Australia ini, pemeriksaan kinerja di BPK setidaknya memiliki dua tantangan utama, yaitu pada level manajemen sektor publik (makro) dan praktik aplikasi audit kinerja (mikro).

Selain itu, Abi yang juga mantan Kepala Seksi Litbang Bidang Pemeriksaan Kinerja, juga menyoroti mengenai tidak adanya klasifikasi auditor BPK berdasarkan jenis pemeriksaannya. Seluruh auditor di BPK saat ini dituntut harus mampu melakukan semua jenis pemeriksaan, baik itu pemeriksaan keuangan, kinerja maupun pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Hal ini berbeda dengan negara-negara lain yang secara umum lebih maju dari sisi manajemen sektor publik, seperti Australia, Selandia Baru, Norwegia dan negara-negara di Britania Raya. Auditor sektor publik di negara-negara tersebut secara kelembagaan sudah terklasifikasi berdasarkan kompetensinya, apakah itu auditor keuangan ataupun auditor kinerja.

Bagi BPK sendiri, isu-isu yang terkait dengan pemeriksaan kinerja ini tentu harus dijadikan sebagai tantangan untuk melangkah ke arah yang lebih baik. Isu-isu ini juga tidak boleh hanya menjadi isu yang dibahas di tingkat pusat. Seluruh pelaksana BPK diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan pemeriksaan kinerja sektor publik, termasuk juga pelaksana BPK di Perwakilan Provinsi Bali. (bd)